Aksi demo PPPK Tidore menjadi perhatian publik setelah ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menolak rencana dirumahkan akibat defisit anggaran daerah. Para peserta aksi menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kesejahteraan pegawai sekaligus berdampak pada pelayanan publik di Kota Tidore Kepulauan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Kota Tidore memutuskan untuk tidak merumahkan PPPK maupun tenaga paruh waktu. Sebagai alternatif, pemerintah memilih melakukan penyesuaian anggaran melalui pemangkasan sebagian tunjangan agar seluruh pegawai tetap dapat bekerja di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.

Kasus PPPK Tidore tolak dirumahkan juga mendapat perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. DPR meminta pemerintah pusat segera membantu mencari solusi atas persoalan fiskal daerah agar hak-hak PPPK tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.