Kasus yang melibatkan Asisten I Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Gayo Lues, dr. H. Nevirizal, menjadi perhatian publik setelah unggahan media sosial anaknya viral. Dalam unggahan tersebut, sang anak memperlihatkan dokumentasi perjalanan ke sejumlah negara seperti Korea Selatan, Thailand, dan beberapa negara di Eropa, serta foto yang menampilkan belasan jeriken bahan bakar minyak (BBM). Meskipun keluarga menjelaskan bahwa foto-foto tersebut merupakan dokumentasi lama, kemunculannya kembali di media sosial memicu berbagai spekulasi mengenai gaya hidup keluarga pejabat daerah. Peristiwa ini pun ramai diperbincangkan karena dinilai menyangkut sensitivitas seorang aparatur pemerintah yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat.

Menanggapi polemik yang berkembang, Nevirizal menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menegaskan bahwa seluruh perjalanan keluarga dilakukan menggunakan dana pribadi, bukan berasal dari anggaran pemerintah. Ia juga menjelaskan bahwa unggahan tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan kemewahan atau menimbulkan kesalahpahaman. Namun, besarnya perhatian publik membuatnya memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga integritas pemerintahan Kabupaten Gayo Lues sekaligus menghindari dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya etika penggunaan media sosial, terutama bagi keluarga pejabat publik. Di era digital, setiap unggahan dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik dan memengaruhi citra institusi yang diwakili. Para pengamat menilai bahwa pejabat negara tidak hanya dituntut bekerja secara profesional, tetapi juga perlu menjaga persepsi publik terhadap gaya hidup dan aktivitas keluarganya. Peristiwa di Gayo Lues menjadi pelajaran bahwa transparansi, kehati-hatian dalam bermedia sosial, serta kesadaran akan tanggung jawab moral merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan.