Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pemerintah telah membayarkan uang muka (down payment/DP) dalam jumlah yang sangat besar untuk pengadaan motor listrik yang direncanakan mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Pernyataan tersebut muncul di tengah penyelidikan dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan tersebut. Menurut BGN, dana negara yang telah dikeluarkan menjadi pertimbangan penting sehingga aset yang sudah terlanjur dibeli diupayakan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal sambil menunggu kepastian proses hukum.

Di sisi lain, pengadaan motor listrik kini menjadi perhatian aparat penegak hukum setelah muncul dugaan adanya praktik mark-up harga dalam proses pengadaannya. Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung masih terus berlangsung untuk mengungkap ada atau tidaknya pelanggaran yang merugikan keuangan negara. Pemerintah menegaskan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan sekaligus memastikan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis tidak terganggu akibat polemik tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar serta berkaitan dengan salah satu program prioritas pemerintah. Ke depan, masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan dan tuntas sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. Pemerintah juga diharapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan aset yang telah dibeli agar dana publik tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.