Kasus penebangan pohon di depan sebuah lapangan padel di kawasan Jalan LLRE Martadinata (Jalan Riau), Kota Bandung, menjadi sorotan publik setelah Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menemukan sedikitnya sepuluh pohon yang ditebang tanpa izin saat melakukan inspeksi lapangan. Farhan menyatakan kemarahannya karena penebangan tersebut diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi, padahal pohon-pohon tersebut merupakan aset pemerintah daerah sekaligus bagian dari ruang terbuka hijau kota. Pemerintah Kota Bandung pun langsung mengambil langkah cepat dengan menyegel lokasi sementara dan memanggil pihak pengelola lapangan padel untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa setiap penebangan pohon di ruang publik wajib memperoleh izin dari instansi berwenang. Selain memanggil pengelola, Pemkot juga melakukan investigasi untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab serta mengevaluasi sistem pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di kawasan perkotaan. Wali Kota bahkan membuka peluang membawa kasus ini ke ranah hukum apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap aturan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan aset daerah. Langkah tegas tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian ruang hijau di tengah pesatnya pembangunan fasilitas komersial di Kota Bandung.

Kasus ini memicu perhatian luas dari masyarakat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak warga menilai penebangan pohon demi kepentingan bisnis tidak sejalan dengan upaya menciptakan kota yang hijau, nyaman, dan berkelanjutan. Sejumlah pengamat juga menilai peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan mematuhi regulasi yang berlaku. Melalui penanganan kasus ini, Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pembangunan komersial sekaligus memastikan perlindungan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari kualitas hidup masyarakat.